Sunday, 20 April 2014
NEWS TICKER
Beredar Film Panas Artis »  Jatah 50 Kursi DPRD Jadi Rebutan Caleg »  Harga Tiket Bus Naik Selama Lebaran »  WORKSHOP BEDAH SKL UN IPA 2014 “Kesiapan Hadapi Ujian Nasional” »  Banjir, Jalur Pantura Dialihkan »  PT. KAI Stop Operasional Kereta Tegal Express »  Pantura Terputus, Kiriman Paket Menumpuk »  Panwas Resmi Laporkan Dugaan Money Politik »  PO Dedy Jaya, Hajikan Sopir Teladan »  Banjir Ancam Jalur Pantura »  Terlindas Truk Dum, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan »  Komunitas Paper Replika Indonesia (Peri) Region Solo Gelar Pameran Aneka Jenis Paper Craft »  Pria Asal Tegal Ciptakan Alat Hemat BBM »  Rengginang Singkong Ala Kersana »  Pendaftaran Program Pascasarjana UPS Tegal Dibuka »  Calon Incumbent Diusung PDIP »  Terima Tawaran Caleg Karena Didorong Keluarga »  Pelajar 2 Sekolah Terlibat Tawuran, Seorang Terluka Parah »  Brebes Macet Hingga 7 KM »  Enthus-Umi Bupati Tegal Terpilih » 
 
Home » Index » PBB Dikelola Pemerintah Daerah
INDEX

PBB Dikelola Pemerintah Daerah

Thursday, 15 November 2012 - 251 Views
foto ilustrasi 300x225 PBB Dikelola Pemerintah Daerah

foto ilustrasi

INFOPANTURA.COM – Kota Tegal – Mulai awal tahun 2013, Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang semula dikelola Pemerintah Pusat akan segera dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Pelimpahan PBB ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) menjadi Pajak Daerah. Namun dalam penerapannya nanti, tarif PBB tidak akan memberatkan masyarakat.

Demikian disampaikan Walikota Tegal Ikmal Jaya rabu(14/11) saat membuka sosialisasi pelimpahan PBB-P2 di Hotel Riez Palace Kota Tegal oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ikmal mengatakan pemerintah kota Tegal menyambut baik pelimpahan PBB sebagai Pajak Daerah. apalagi sebelumnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga terlebih dahulu dikelola Pemkot Tegal.

“ Dengan adanya pelimpahan PBB diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) “ terang Ikmal.

Menurut Ikmal PAD Kota Tegal pada APBD Tahun 2013 mencapai 148 milyar rupiah atau 23 persen dari total anggaran pendapatan. Hal ini menjadikan Kota Tegal menjadi kota mandiri urutan ke 8 skala nasional. Sebab, di daerah lain kebanyak PAD nya hanya berkisar antara 10 dan maksimal 15 persen saja.

“ Dalam pengelolaan PBB sebagai Pajak Daerah diharapkan tidak memberatkan masyarakat. Sebab, jika terjadi ketidak sesuaian tarif, khususnya dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka pemerintah Kota Tegal bisa dikomplain bahkan di demo masyarakat. Oleh karenanya Pemkot Tegal akan mengupayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengkaji penentuan tarif PBB “ pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal Rahmat Rahardjo meminta pemerintah kota Tegal menyiapkan tim kajian atau apraisal yang bisa menentukan tarif PBB sesuai kondisi lapangan. sebab, sesuai informasi dari DPPKAD, SDM semacam ini masih kurang. oleh karena itu, rahmat menyarankan Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dalam penentuan NJOP.(teguh@infopantura.com)

Related Post
RSPFM

Comment

Your email will not be displayed.

Page: /pbb-dikelola-pemerintah-daerah/ :