Digital Media Online

Sumari: Pilkada Pemalang Banyak Indikasi Kecurangan

0
Sumari, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomer urut 3 didampingi cabup Mukti Agung Wibowo dan cawabup Afifudin saat jumpa pers di posko Agung-Afif
Sumari, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomer urut 3 didampingi cabup Mukti Agung Wibowo dan cawabup Afifudin saat jumpa pers di posko Agung-Afif

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Tim Pemenangan Paslon nomer urut 3 Agung-Afif menyatakan sikap terkait banyaknya indikasi kecurangan yang telah terjadi pada Pilkada Pemalang 2015.

Dalam press rilisnya, Ketua Tim Pemenangan, Sumari, S.Pd.I. menyatakan bahwa angka partisipasi pemilih yang diperkirakan hanya 60% tentunya masih sangat jauh dari harapan KPU yang menargetkan 77.5%. Menurutnya, sangat disayangkan bahwa proses pelaksanaan Pilkada di Pemalang masih banyak kecurangan secara sistematis yang dilakukan oleh salah satu kandidat paslon.

“Indikasi kecurangan-kecurangan bisa terlihat dalam hal seperti, pengkodisian jaringan birokrasi baik PNS, guru dan kepala desa secara terstruktur dan masif oleh salah satu paslon. Penggunaan anggaran dan fasilitas negara baik yang bersumber dari APBD/APBN seperti PKH, indikasi lelang pemenangan TPS oleh oknum SKPD dan Perusda, pencairan ADD mendekati Pemilukada. Intimidasi dan teror, serta diskriminasi pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak mendukung kepada salah satu paslon,” ujar Sumari saat jumpa pers di Posko Kemenangan Agung-Afif, jalan Jendral Sudirman Pemalang, Jum’at (11/12/2015).

Melihat indikasi-indikasi kecurangan tersebut, dihadapan partai pengusung dan pendukung, korcam, kordes beserta korte, Sumari menegaskan bahwa pihaknya akan mendesak KPUD Pemalang untuk menunda rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan menunda penetapan cabup-cawabup Pemalang periode 2016-2021.

“Selain itu, kami juga akan mendesak kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Panwaslu kabupaten Pemalang dan Bawaslu untuk melakukan investigasi kecurangan dimaksud sesuai dengan tugas dan wewenangnya serta mengambil tindakan tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangan,” ungkap Sumari.

Bahkan, kata Sumari, pihaknya akan mendesak kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit penggunaan APBD dan pembangunan tahun anggaran 2015 serta mengambil tindakan tegas apabila terbukti adanya pelanggaran tindak pidana Pilkada, baik Pidana Umum maupun Pidana Korupsi.

“Kami bersama akan menginventarisir hingga tingkat RT sebelum pada akhirnya kami melayangkan surat kepada masing-masing pihak yang berwenang,” tegasnya. (benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.