Digital Media Online

Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Tetapkan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

0 44
Rapat Paripurna DPRD kabupaten Pemalang

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Sebagai tindak lanjut keputusan gubernur Jawa Tengah nomor: 910/155/2019, tanggal 2 September 2019 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Pemalang tentang Perubahan APBD kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Bupati Pemalang tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, pada Rabu (4/9/2019) digelar rapat paripurna di gedung utama DPRD kabupaten Pemalang.

Hadir dalam agenda tersebut, bupati Pemalang, ketua dan wakil beserta anggota DPRD kabupaten Pemalang, para OPD, dan tamu undangan.

Bupati Pemalang Dr. A.P. H. Junaedi, SH.MM. dalam sambutanya mengungkapkan bahwa, memperhatikan hasil evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD kabupaten Pemalang T.A. 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah, secara prinsip tidak terdapat hal-hal mendasar yang mempengaruhi substansi Raperda tentang Perubahan APBD kabupaten Pemalang T.A. 2019 yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD, baik besaran alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja maupun pembiayaan daerah.

“Namun demikian, mengingat terdapat rekomendasi dari gubernur Jateng untuk memformulasikan kembali klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada belanja langsung sesuai dengan peruntukanya, juga adanya rekomendasi untuk memformulasikan rincian objek belanja pada beberapa kegiatan agar memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari setiap kegiatan. Maka, setelah dilakukan tindak lanjutnya mengakibatkan terjadinya pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja pada kelompok belanja langsung,” ungkapnya.

Dengan kata lain, lanjut bupati, tindak lanjut hasil evaluasi tersebut berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran antar kegiatan dan besaran alokasi anggaran antar jenis belanja pada kelompok belanja langsung.

“Khusus untuk pergeseran anggaran antar jenis belanja pada kelompok belanja langsung, dapat diuraikan yakni, belanja pegawai dari Rp 167.826.819.843, bertambah Rp 5.152.000, menjadi Rp 167.834.971.843, sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang semula Rp 669.235.210.624, berkurang Rp 273.782.000, menjadi Rp 668.961.428.624. Sementara untuk belanja modal, yang semula dianggarkan Rp 482.042.793.533, bertambah Rp 265.630.000, menjadi Rp 482.308.423.533,” jelasnya.

Bupati juga mengatakan, untuk RAPBD tahun 2020 mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas diantaranya perubahan asumsi makro APBN 2020, sedangkan kebijakan daerah yang digunakan dalam APBD 2020 antara lain perubahan pendapatan utamanya dari dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagi hasil pajak serta pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

“Saya optimis, apa yang telah dituangkan dalam dokumen KUA – PPAS APBD T.A. 2020 telah seoptimal mungkin diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara eksekutif dan legislatif ada kesamaan pandangan dalam menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2020,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, atas nama pemerintah daerah kabupaten Pemalang, bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan serta anggota DPRD periode 2014-2019 yang tetap menunjukan kesungguhan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional pada sisa waktu pengabdian yang ada.

“Dengan ditetapkanya Perda tentang Perubahan APBD kabupaten Pemalang T.A. 2019, mengandung konsekuensi harus dibarengi pula dengan akselerasi dalam aspek pelaksanaan anggaranya mengingat sisa waktu pelaksanaan APBD tinggal beberapa bulan, sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilakukan lebih cepat dan pencapaian tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun 2019 dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada jajaran DPRD yang telah bekerjasama dengan baik atas dasar kemitraan yang sejajar dan tanggung jawab bersama dalam mengemban amanat rakyat, serta semua pihak yang telah mendukung kelancaran program penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD kabupaten Pemalang T.A. 2019 serta persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan KUA – PPAS tahun anggaran 2020,” pungkasnya. *bepe

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.