Digital Media Online

Kabupaten Pemalang Raih Predikat Anggota JDIHN Terbaik Harapan III Tahun 2019

0 36
berpose, Bupati Pemalang didampingi Pj. Sekda Pemalang, kadis BKD, kabag hukum, kabag umum, dan kabid IKP

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Bupati Pemalang Dr. A.P. H. Junaedi, SH.MM. menghadiri Expo dan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di salah satu hotel di Jakarta pusat, Selasa (10/9/2019).

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menerima penghargaan untuk kabupaten Pemalang sebagai Anggota JDIHN Terbaik Harapan III Tahun 2019 tingkat Pemerintah Kabupaten. Terlihat hadir mendampingi bupati, Pj. Sekda Pemalang, kadis BKD, kabag hukum, kabag umum, dan kabid IKP.

Dalam sambutanya, Menkumham RI mengungkapkan, terkait dengan prioritas untuk membuat sebuah data base peraturan perundang-undangan yang terintegrasi diwujudkan dalam bentuk penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa JDIHN memegang peranan penting di dalam pembangunan hukum nasional. Sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, JDIHN harus mampu menjadi Pusat Dokumen Hukum Nasional yang mengumpulkan dan mengelola seluruh dokumen dan informasi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun non peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, terwujudnya basis data dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi sangat penting dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi hukum karena basis data dokumen hukum yang lengkap dan akurat inilah yang akan menjadi dasar dalam penataan regulasi. Dengan demikian, optimalisasi tugas dan fungsi JDIHN sebagai Pusat Dokumen dan Informasi Hukum Nasional menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan.

Dijelaskan pula bahwa, upaya pengintegrasian seluruh basis data Anggota JDIHN ke dalam basis data nasional (Portal JDIHN) adalah salah satu wujud membangun sinergitas kelembagaan yang menjadi kata kunci dalam meminimalisasi ego atau kepentingan sektoral. Adanya persamaan persepsi bahwa peraturan perundang-undangan adalah milik negara, bukan milik kementerian/ lembaga/ organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami berharap agar anggota JDIH yang masih belum terintegrasi dapat segera bergabung dengan portal basis data nasional dan terwujudnya penataan regulasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Menutup sambutanya, Menkumham RI menyampaikan ucapan selamat sekaligus ucapan terima kasih. Semoga prestasi yang telah dicapai dapat menginspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk segera mulai mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk dokumentasi dan informasi hukum. Prestasi yang ditorehkan hari ini, sistem dan basis data yang sudah kita bangun akan menjadi fundamen yang sangat berharga dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang kita cita-citakan bersama. When we have to leave, JDIHN will be our legacy. *humas

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.