Digital Media Online

Panwaskab Pemalang Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

0
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif oleh Panwaskab Pemalang

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Puluhan peserta dari unsur Pramuka dan Karang Taruna se Kabupaten Pemalang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Pemalang, Jum’at (8/12) di Hotel Regina Pemalang.

 

Dalam paparanya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Pemalang Heri Setyawan, SH. menyampaikan, pemilu bertujuan untuk membentuk pemerintahan demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan (legitimasi) rakyat.

 

“Mengapa pemilu harus diawasi, karena pemilu adalah urusan publik, baik persiapan, proses maupun hasil-hasilnya berimplikasi amat kuat terhadap perikehidupan atau kemaslahatan rakyat banyak. Selanjutnya, memastikan terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni asas luber. Dan memastikan penyelenggara pemilu yang jujur dan adil,” papar Heri.

 

Menurut Heri, ada beberapa skala fokus pengawasan yang dilakukan oleh panwas, diantaranya pengawasan setiap tahapan menjadi fokus kuat dari panwaslu.

 

“Juga pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi data. Pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan pemilu dan pendistribusianya. Pengawasan sosialisasi pemilu, serta pengawasan penyelenggara dan peserta pemilu,” lanjut Heri.

 

Untuk pelanggaran, jelas Heri, ada beberapa kategori pelanggaran yang harus diketahui, yakni, pelanggaran administrasi dapat diselesaikan di KPU, pelanggaran Pidana diselesaikan di kepolisian.

 

“Pelanggaran Kode Etik diselesaikan di DKPP. Dan sengketa pemilu yang dapat diselesaikan di Bawaslu atau Panwaslu sendiri,” jelas Heri.

 

Kedepan, harap Heri, semua unsur bisa ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

 

“Pada umumnya kita masih terkendala karena masyarakat masih enggan melaporkan ke pihak Panwas ketika mereka menemukan pelanggaran. Nah, untuk mekanismenya, temuan pelanggaran dilaporkan maksimal 7 hari terhitung sejak ditemukanya sebuah pelanggaran tersebut. Adapun syarat seseorang yang bisa melaporkan temuan pelanggaran yakni, Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan mempunyai hak pilih dan namanya ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu,” pungkas Heri. (benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.