Digital Media Online

Bupati Pemalang Sidak Lokasi Proyek Jalan Tol

0 16
Bupati Pemalang H. Junaedi, SH.MM. didampingi SKPD terkait dan Direktur Eksekutif Puskapik saat sidak di lokasi proyek tol di wilayah desa Cibelok Taman Pemalang
Bupati Pemalang H. Junaedi, SH.MM. didampingi SKPD terkait dan Direktur Eksekutif Puskapik saat sidak di lokasi proyek tol di wilayah desa Cibelok Taman Pemalang

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Pemerintah  kabupaten Pemalang masih mempersiapkan regulasi dalam bentuk Perbup tentang penggunaan dana tanah pemda dan tanah desa yang terdiri dari beberapa komponen, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak salah dalam pembayaran maupun penggunaannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH.MM. saat melakukan sidak proyek pekerjaan jalan tol di wilayah desa Cibelok, kecamatan Taman, kabupaten Pemalang, Selasa (08/11) kemarin.

 

Dikatakan bupati, selama aktivitas pekerjaan jalan tol, pemkab sudah melakukan kesepakatan dengan pelaksana kontruksi terkait fasum dan fassos. Namun, dalam perjalananya masih ada komplain dari masyarakat di beberapa tempat baik masalah saluran irigasi teksnis maupun jalan.

 

“Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah sarana dan prasarana berupa jalan yang dilalui armada pengangkut material ke lokasi proyek yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga banyak menimbulkan kerusakan yang berimbas pada masyarakat,” kata bupati.

 

Semestinya, lanjut bupati, proyek jalan tol sebagai proyek nasional yang dilaksanakan di daerah, tentunya bermanfaat secara umum baik nasional maupun daerah.  Artinya, bukan hanya manfaat secara nasional, tetapi masyarakat yang berada disekitar proyek tersebut menjadi termarginalkan.

 

“Pemerintah daerah dalam hal ini adalah kewenangan delegasi yang diberikan Presiden. Apa yang menjadi keputusan politik negara, keputusan presiden, pemerintah daerah wajib mengamankan keputusan tersebut guna manfaat bagi kepentingan nasional, daerah maupun masyarakat” tegas bupati.

 

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari bupati, Pimpinan Proyek Pemalang-Batang Tol Road Tri Mulyo W. menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tentu pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak pengadaan tanah jalan tol dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian PU sebagai pejabat pembuat komitmen (PP KOM).

 

“Kami pihak pelaksana, bekerja berdasarkan data dari kemnterian PU dan BPN terkait tanah yang sudah dilaksanakan proses ganti ruginya,” ungkapnya.

 

Sementara, pejabat pembuat komitmen dari Kementerian PU Sularto menjelaskan, ada beberapa komponen dalam proses ganti rugi yang dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya obyek tanah, hasil tanaman, biaya transaksi dan biaya masa tunggu. Dan komponen tersebut dibayarkan semua ke penerima manfaat yaitu pemilik tanah.

 

“Adapun tanah desa yang terkena pembebasan, masih menunggu kesapakatan baik dari pemda maupun pemprov. Dan untuk tanah desa yang ditanyakan, diharapakan sudah ada tanah penggantinya terlebih dahulu,” kata Sularto. *hp(benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.