Digital Media Online

KPPT Pemalang Turut Sosialisasikan Perda Bidang Usaha Peternakan

0 145
Ka. TU KPPT Mujianto mewakili Kepala KPPT Pemalang Eko Edi Prihartanto, SH. dalam agenda sosialisasi Perda Pemalang di bidang usaha peternakan
Ka. TU KPPT Mujianto mewakili Kepala KPPT Pemalang Eko Edi Prihartanto, SH. dalam agenda sosialisasi Perda Pemalang di bidang usaha peternakan

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Dalam rangka sosialisasi Perda Kabupaten Pemalang di bidang usaha peternakan bagi pelaku usaha peternakan oleh Dinas terkait, bagian hukum dan satpol PP di Pulosari dan Gunungtiga belum lama ini, Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemalang ikut serta menjadi pengisi materi terkait Peda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan, Perbup Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penerbitan Izin Gangguan, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

 

“Dalam kegiatan sosialisasi, materi yang kami berikan adalah Perda : 13 BAB dan 28 Pasal serta Perbup : 11 BAB dan 17 Pasal,” ungkap Ka. TU Mujianto mewakili Kepala KPPT Pemalang Eko Edi Prihartanto, SH. belum lama ini.

 

Dikatakanya, maksud disusunnya Perbup ini adalah sebagai pedoman bagi Peda dalam rangka pengendalian, pengawasan, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha terhadap usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

 

“Tujuanya antara lain, memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pelaku usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan. Serta memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,” papar Muji.

 

Terkait kriteria gangguan, Muji menjelaskan, ada beberapa point diantaranya gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, fungsi air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman terhadap kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. Dan gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

 

Maka dari itu, imbuh Muji, setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan wajib memiliki izin gangguan.

 

“Adapun kelengkapan dan berkas syarat pengajuan ijin gangguan baru yakni, foto copy KTP pemohon, Surat Persetujuan tetangga/lingkungan dalam radius ketinggian manara untuk menara telekomunikasi, foto copy surat keterangan pemanfaatan penggunaan tanah untuk luas kurang dari 1 (satu) Ha dari BPN, foto copy Surat Keputusan Izin Perubahan Pennggunaan Tanah untuk perubahan fungsi lahan dari BPN, foto copy IMB, foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum /badan usaha atau foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi dan foto copy sertifikat tanah, atau bukti perolahan tanah,” tambahnya.

 

Selain itu, jelas Muji, dibutuhkan juga berita acara sosialisasi bagi kegiatan yang diwajibkan AMDAL meliputi foto copy dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL,SPPL) bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan, foto copy izin lingkungan bagi usaha yang wajib AMDAL atau UKL/UPL, gambar/denah situasi perusahaan /tempat usaha/kegiatan yang telah ditandatangani pemilik/dikuasakan, foto copy ANDALALIN untuk usaha yang menimbulkan ganggguan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta Surat keterangan persetujuan pengguna lahan/keterangan ahli waris apabila tanah yang digunakan bukan hak milik.

 

Dalam materi sosialisasi, tandas Muji, dijelaskan juga hal-hal yang berkaitan dengan surat izin atasan bagi PNS Gol III meliputi Permohonan daftar ulang izin dan Permohonan ganti nama/pengalihan Izin dan Perubahan Izin.

 

“Juga mengenai mekanisme pengaduan, pembinaan dan pengawasan, serta dijelaskan juga tentang sanksi-sanksinya dengan harapan para peserta bisa memahami apa yang tercantum didalam Perda dan Perbub tentang usaha di bidang peternakan yang erat kaitannya dengan perijinan,” pungkas Muji. (benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.