Digital Media Online

Edaaan !!! “Bau Amis” Lelang Proyek APBD Pemalang

0
direktur eksekutif pusat informasi dan kajian kebijakan publik (puskapik) pemalang heru kundhimiarso
direktur eksekutif pusat informasi dan kajian kebijakan publik (puskapik) pemalang heru kundhimiarso

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Proyek APBD Pemalang saat ini sudah memasuki masa tender (lelang). Sementara untuk paket penunjukan non tender, sebagian sudah memasuki masa pengerjaan. Sayangnya, sejumlah pihak mencium “bau amis” adanya main mata antara oknum pejabat dengan pengusaha, benarkah?.

 

Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (puskAPIK) Pemalang Heru Kundhimiarso dalam menyikapi dinamika yang ada di Pemalang, Senin (13/6/2016) sore di kantornya.

 

Menurutnya, meski sulit dibuktikan tapi aroma itu sangat terasa. Salah satu indikasinya adalah dibatalkannya pemenang tender para proyek pematangan lahan untuk gedung DPRD Pemalang senilai 2,8 Miliar. Bahkan, tanpa alasan yang jelas, proses tender yang sudah memunculkan pemenang itu tiba-tiba dibatalkan dan dilelang ulang.

 

“Belum lagi kabar tak sedap yang menyebutkan bahwa proses lelang proyek-proyek yang sedang berlangsung “cuma formalitas”. Bahkan dari kasak-kusuk di kalangan kontraktor, para pemenang proyek sudah ditentukan sebelum lelang berlangsung. Edaaaaaan !!!,” celetuk Kundhi.

 

Terkait persoalan ini, lanjut Kundhi, Bupati harus secepatnya mengevaluasi kinerja SKPD. Jangan sampai pembangunan di Kabupaten Pemalang pada akhirnya terganggu akibat permainan kotor antara oknum pejabat dalam hal ini panitia lelang dengan kontraktor.

 

“Karena bukan tidak mungkin, jika proses awal tender sudah ada permainan maka akan berimbas pada kualitas proyek tersebut. Belum lagi persoalan hukum yang bisa saja muncul jika pada akhirnya ditemukan terjadinya pelanggaran hukum,” imbuh Kundhi.

 

Maka dari itu, tandas Kundhi, pengawasan terhadap SKPD perlu dilakukan karena banyak indikasi pengguna anggaran bermain mata dengan para kontraktor.

 

“Bukan rahasia umum lagi, ada pengusaha yang menawarkan success fee jika SKPD mau diajak bekerja sama. Modusnya, biasanya dengan mengeluarkan spek sebelum lelang proyek ditayangkan. Nah, dengan cara ini, kontaktor bisa mengatur kuncian apa saja yang akan dikeluarkan dalam persyaratan lelang” tukas Kundhi.

 

Dan harusnya, pungkas Kundhi, aparat penegak hukum pro aktif ikut mengawasi dan mengusut tuntas jika ditemukan adanya pelanggaran pada proses lelang serta dugaan korupsi.(benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.