Digital Media Online

Andi Rustono: Petani Gundah, Proyek Tol Ancam 250 Hektare Sawah Lestari di Pemalang

0
Andi Rustono, ketua Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) PESAT kabupaten Pemalang
Andi Rustono, ketua Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) PESAT kabupaten Pemalang

INFOPANTURA.COM – Pemalang – Proyek pembangunan jalan tol di Pemalang dinilai berdampak merugikan bagi petani, terutama sekali petani yang areal sawahnya berdekatan dan dilalui jalan tol. Pasalnya, sekitar 250Ha lahan yang terkena pembangunan jalan tol di kabupaten Pemalang adalah sawah yang masih produktif.

Hal itu dikatakan oleh ketua Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) PESAT, Andi Rustono, dikediamanya Dk. Sirau, Paduraksa, Pemalang, Jumat (15/4/2016).

Menurut Andi, hilangnya areal sawah lestari seluas 250Ha yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol di Pemalang menimbulkan kegundahan.

“Mestinya pemerintah harus seksama, mengingat proyek pembangunan jalan tol adalah program nasional. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam publik hearing bersama legislatif saat membahas tentang perda pertanian yang berkelanjutan, bahwa dipandang perlu untuk membentuk LP2B guna mempertahankan kemandirian produksi sawah sebagai sumber pangan dan mendukung agroindustri pangan berbahan baku beras, agar lahan yg hilang bisa ada penggantinya dan mestinya 3 kali lipat. Jangan sampai Pemalang sebagai lumbung padi Jawa Tengah hilang,” ujar Andi.

Asumsinya, kata Andi, jika 250Ha sawah dalam 1 kali panen bisa menghasilkan gabah 6Ton, berarti sekitar 1500Ton gabah akan hilang. Sedangkan dalam 1 tahun ada 2 kali panen, artinya sekitar 3000Ton gabah akan hilang.

“Pemerintah harus betul-betul mempertahankan areal ini. Jangan sampai adanya proyek pembangunan tol justru menimbulkan masalah yang merugikan petani pada khususnya dan pemalang pada umumnya, karna saya yakin nantinya areal sawah disekitar jalan tol akan turun nilai jualnya,” kata Andi.
Masih kata Andi, hendaknya pemerintah merancang UU Konversi lahan produktif pertanian, membentuk Badan Perencanaan dan Pengendalian Pangan Nasional (BP2N) dari tingkat pusat hingga kabupaten sebagai benteng deliberalisasi tanah dan pencegahan alih fungsi lahan produktif pertanian atau perkebunan sebagai komponen utama kedaulatan pangan.

“Kalau tidak ada ketegasan, maka akan terjadi banyak areal pertanian produktif yang hilang,” tukas Andi.

Apalagi, lanjut Andi, berdasar data sensus pertanian 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 1 dekade ada terhitung 5,04juta rumah tangga yang beralih profesi dari petani. Hal ini tentu butuh perhatian pemerintah, dalam konteks ini menteri pertanian harus sepenuhnya bekerja maksimal, karena minimnya keberpihakan pemerintah dalam kaitan adanya alih fungsi lahan yang secara jelas akan mengurangi areal sawah lestari, belum lagi persoalan infrastruktur yang kurang mendukung, seperti saluran irigasi di berbagai daerah yang belum memenuhi, sehingga sektor pertanian terkesan masih dianaktirikan.

“Pemerintah pusat semestinya memfasilitasi program-program yang dilakukan oleh kelompok tani secara mandiri. Butuh penyuluhan dalam membentuk SDM untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan,” ujar Andi.

Disisi lain, tandas Andi, masalah yang ada di Pemalang mestinya harus diimbangi oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali lahan tidur, karena banyak sekali lahan tidur di Pemalang yang butuh perhatian. Jika dikaitkan dengan program dana desa, persoalanya ada pada aplikasi masing-masing kepala desa pada rencana pembangunan jangka menengah, apakah sektor pertanian dimasukan atau tidak, itu perlu dikawal oleh semua elemen masyarakat baik media, LSM maupun kelompok peduli lainya.

“Berbagai persoalan di sektor pertanian hanya sebuah keniscayaan, tanpa itu kedaulatan pangan cuma sekedar program belaka, jangan harap !!!,” pungkas Andi. (benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.