Digital Media Online

Pemkot Tegal Studi Banding Soal Honorer K-2

0
 Bupati Kudus, H, Musthofa, SE, MM kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno
Bupati Kudus, H, Musthofa, SE, MM kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno

INFOPANTURA.COM – KUDUS – Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil Kabupaten Kudus dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang, Pemerintah Kota Tegal melakukan studi banding di Kabupaten Kudus.

Ada beberapa kebijakan yang disampaikan Bupati Kudus, H, Musthofa, SE, MM kepada Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno yang memimpin langsung jajarannya studi banding di kota yang dikenal dengan julukan Kota Kretek pada Jumat (04/03) kemarin, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Kudus. Rombongan Pemkot Tegal diterima oleh Bupati Kudus di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus.

Adapun kebijakan itu antara lain kebijakan mengenai tenaga honorer K2, Kredit Usaha Produktif (KUP) dan Penguatan Program Keahlian SMK. Musthofa di hadapan Walikota Tegal, Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, SH, MH, Asisten II Setda Kota Tegal Herlien Tedjo Oetami, SH dan Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemkot Tegal, menyebut tenaga non PNS yang tidak terakomodir sehingga saat ini menjadi permasalahan besar di tingkat nasional. Kategori K2, khusus bidang pendidikan, kesehatan  dan keamanan dan lainnya menjadi problem.

“Sesungguhnya kita menyaksikan di berbagai media, betapa urusan pemerintahan di tingkat pusat, kini daerah harus mulai mengambil inisiatif. Kami sadar sebagai Bupati tidak mungkin bisa membuat formasi dan mengangkat seorang Non PNS menjadi PNS, kalau itu bukan kewenangan menteri yang didelegasikan,” ungkap Bupati yang menjabat dua kali periode sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus membuat Peraturan Bupati mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah dengan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2014. Dalam Perbup tersebut diatur pengubahan dari skema awal BOS daerah yang hanya mengatur besaran per siswa pertahun dan pegawai, barang dan jasa serta modal menjadi skema BOS Daerah plus tenaga K-2. “Ditambahkan dalam BOS daerah untuk kebutuhan honor tenaga pendidik dan kependidikan non PNS yang tidak mengurangi hak siswa,” jelas mantan anggota DPRD Provinsi Jateng peridoe 2004-2008 itu.

Disebutkan Musthofa, di Kudus terdapat 225 tenaga honorer K-2. Musthofa juga kerap menerima audiensi–audiensi dari guru honorer K-2 yang memperjuangkan nasib mereka hingga berdemo ke Istana Negara.

Selain, tentang tenaga honorer K-2, Musthofa memaparkan kebijakan KUP dengan sasaran pelaku usaha mikro untuk modal kerja dengan plafond Rp. 5 jt, Rp. 10 jt, Rp. 15 jt perdebitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun dan suku bunga 0,9 persen. Dengan bekerja sama PT Bank Jateng Cabang Kudus, dari bulan April 2015 hingga 01 Maret 2016 tercatat 925 debitur dengan dana yang telah dikucurkan sebanyak Rp. 8.121.000.000, outstanding Rp. 7.100.937.276, pertumbuhan kredit 3,19 dan Non Performing Loan (NPL) 0 persen.

Sementara mengenai Penguatan SMK, Musthofa menyebut adanya dukungan dari pihak ketiga dalam rangka berperan dalam pengembangan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana serta mendukung peningktan kompetensi guru. Sehingga dapat menjawab persoalan yakni SMK yang mampu mencetak calon naker yang berkualitas, adaptif dan kompetetif.

“Sejak tahun 2011 hingga sekarang kami telah bekerja sama dengan Djarum Foundation Bakti Pendidikan dan didukung oleh 11 perusahaan lainnya,” ungkap Musthofa.

Walikota Tegal menyatakan senang ada silaturahmi yang sangat indah dan dipertemukan antar dua daerah dalam satu provinsi untuk belajar saling bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat. “Rakyat yang memilih kita, rakyat mempercayaakan, memberikan amanah kepada kita. Alangkah dosanya apabila kita tidak bisa merealisasikan harapan dan impian rakyat, bagaimana rakyat dari hari ke hari sejahtera hidupnya,” ungkap Walikota.

Disebutkan Walikota, dua tahun kepemimpinannya banyak pencapaian tetapi belum seberapa dibandingkan pencapaian Bupati Kudus. “Seperti infrastruktur  yang sudah berubah, sekarang kata orang luar daerah masuk Kota Tegal terang benderang di salah satu jalan utamanya,  Jalan Gajah Mada seperti masuk ke Madinah. Penanganan terhadap titik rawan kemacetan, rob, banjir sudah kita tangani. Ini semua perlu kiat dan niat  dan perlu nawaitu bagaimana bisa kita berikan sisa hidup kita waktu tenaga pikiran kita tanpa pamrih,” ungkap Walikota.

Mengenai tenaga honorer K-2, di Kudus ada satu harapan yang teralisasi yang sebelumnya masih belum jelas dan diharapkan dapat diaplikasikan di Kota Tegal.

Plt. Sekda Kota Tegal mengharapkan semua program Pemkab Kudus, utamanya peningkatan pelayanan masyarakat, bisa diadopsi di Kota Tegal sehingga Kota Tegal semakin moncher lagi. “KUP diperlukan Kota Tegal karena banyak sekali UMKM seperti usaha batik, shuttlecock, bordir, ternak itik produksi telur asin. Sosialiasi KUP diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas UMKM di Kota Tegal,” harap Dyah Kemala Sintha dalam sambutannya.

Sementara Sekda Kabupaten Kudus Drs. Noor Yasin, MM menjelaskan profile Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten terkecil di Jateng dengan luas wilayah 42.000 hektar, terdiri dari 9 kecamatan, 132 desa dan 9 kelurahan dan jumlah penduduk 831.000. “Kunjungan ini membentuk harapan kita bersama akan membawa manfaat bersama bagi masyarakat Kota Tegal maupun Kudus,” ungkap Noor Yasin. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.