Digital Media Online

Kota Tegal Telah Bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik

0
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno
Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno

INFOPANTURA.COM – JAKARTA – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyebut Kota Tegal telah siap dalam penanganan konflik sosial dengan telah dibentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal dan Sekretaris Penanganan Konflik Sosial Kota Tegal Tahun 2016.

“Kota Tegal telah siap dalam penanganan konflik sosial dengan dibentuk Tim Terpadu sesuai SK Walikota Tegal dengan susunan anggotanya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing,” ungkap Walikota Tegal yang juga Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal dan Sekretaris Penanganan Konflik Sosial Kota Tegal Tahun 2016 di Aula Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (07/03).

Dalam Rakornas dengan tema “Evaluasi Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015 serta Pemantapan Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016” buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A  Tumenggung. Walikota didampingi Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal yang juga Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal, Drs. Soeripto.

Disebutkan Walikota, sesuai SK Walikota No. 300/022/2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal dan Sekretaris Penanganan Konflik Sosial Kota Tegal Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016, tugas Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Tegal Tahun 2016 antara lain menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Tegal, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Tegal, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penananganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan berpotensi menimbulkan konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tim Terpadu Penanganan sosial ini melibatkan anggota Forkopimda Kota Tegal dan Kepala SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Sekjen Mendagri Yuswandi A Tumenggung mengatakan pada tahun 2016 tim terpadu Penanganan Konflik kaitannya Pembentukan tim ini telah paralel dan selaras dengan  agenda kepemimpinan  5 tahun kedepan dalam rumusan nawa cita. “Khususnya menghadirkan negara di tengah masyarakat,” ungkap Yuswandi.

Dasar pembentukan Tim sesuai regulasi dan roma yang komprehensif mulai dari Undang-undang Penanganan Konflik dan peraturan yang mengtatur tentang penanganan dan langkah-langkah kerja dari tim, utamanya di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kalau dilihat dari tata urutan Undang-undang, urusan penanganan konflik sosial adalah urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden yang diLaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota,” jelas Yuswandi.
Oleh karena itu, Yuswandi meminta manajemen penanganan konflik sosial yang nyata-nyata dilakukan secara berjenjang, diharapkan dalam Rakornas ini dapat merumuskan langkah yang lebih konkret pada tahun ini dibandingkan tahun 2015.

Sementara Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Budi Prasetyo, SH, MM mengharapkan peran kepala daerah secara maksimal dalam penanganan konlfik sosial. “Kenapa tekankan kabupaten/kota, karena yang punya wilayah yang perlu melaksanakan penanganan yaitu para bupati dan walikota,” tutur Budi Prasetyo.
Disebutkan Budi Prasetyo, pihaknya telah memetakan potensi konflik di kabupaten/kota. “Tim terpadu dimanage dengan baik. Sekecil apapun potensi konflik harus mendapat perhatian dan penyelesaian. Dengan leadership yang kuat akan terwujud soliditas sehingga semua permasalahan dan persoalan di daerah dapat diselesaikan dengan baik,” harap Budi Prasetyo.
Dalam Rakornas itu, pemaparan materi oleh Panglima TNI dengan Tema “Memantapkan Peran TNI dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional”, Asisten Kapolri Bidang Operasi dengan Tema “Memantapkan Peran Polri dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mewujudkan Kamtramtibmas Yang Kondusif”, Deputi II BIN dengan tema “Dukungan dan Peran Intelejen Dalam Tim Terpadu  Penanganan Konflik Sosial”, Direktur Pencegahan (Deputi I BNPT) dengan tema “Optimalisasi Peran BNPT dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Pencegahan Terorisme di Indonesia,” serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menutup  Rakornas ini.

Menurut Soeripto, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Tegal telah beberapa kali melaksanakan aksi. Antara lain Rakor Penanganan teroris dengan anggota Forkopimda dan Apel Akbar Kota Tegal menolak Teroris di Alun-Alun Kota Tegal pada awal Februari lalu. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.