Digital Media Online

Mediasi Kerukunan Umat Bagama Desa Karangasem, Petarukan, Belum Capai Titik Temu

0

MUSYAWARAHINFOPANTURA.COMPemalang – Musyawarah yang diadakan terkait permasalahan kegiatan ibadah di Gereja Baptis Indonesia (GBI) desa Karangasem, Petarukan, Pemalang, Kamis (30/7/2015) belum mencapai titik temu.

Disebutkan bahwa, dugaan kembali mencuatnya permasalahan tersebut, dipicu oleh turunnya  surat  Bupati Pemalang H.M. Machroes,SH. No.452.2/3910 tertanggal 23 November 2004 tentang seputar izin pendirian tempat ibadah (Gereja) yang ditujukan kepada Ikatan Remaja Masjid  (IRMA) Baiturrohman desa Karangasem, Petarukan, Pemalang. Dan berdasarkan surat Kepala Departemen Agama kabupaten Pemalang tanggal 30 september 2004, No. Kd.11.27/6/BA.00/1248/2004 perihal tanggapan surat IRMA Baiturrohman desa karangasem juga surat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemalang tertanggal 30 september 2004 No.72/MUI-K/IX/2004 perihal Mohon Fatwa dengan isi, selanjutnya guna menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluknya dan untuk menghindari dari tindakkan dan hal-hal yang tidak di inginkan bersama, maka, kami berkeberatan dibangun kembali Gereja di desa Karangasem, Petarukan dan Penggunaan rumah penduduk untuk dijadikan tempat kegiatan ibadat (Gereja).

“Kalau dilihat dari surat-surat yang ditunjukan, apa yang dilakukan oleh pihak Gereja Baptis Indonesia (GBI) melanggar Undang-Undang. Kami tidak melarang untuk beribadah, tapi kalau rumah hunian dibuat ibadah itu salah. Surat dari Bupati jelas telah melarang pendirian tempat beribadah,” Ungkap H. Tarsa’it, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) desa Karangasem.

Sementara itu, Gatot Karyawanto, salah satu Pengurus GBI desa karangasem menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah menjadi tempat pembinaan dari tahun 1988 sampai sekarang. Dan kedatanganya ke desa Karangasem adalah karena dia diutus untuk membina umat atau jama’ah.

“Kalau kami dilarang untuk melakukan ibadah dan diminta untuk kembali kemasing-masing jemaat, apakah ada jaminan keaman?. Kami sebagai anak bangsa selalu mentaati aturan dan Undang-Undang. Adapun sekarang jama’ah kami bertambaah itu karena pengajaran yang kami lakukan,” ujar Gatot.

Menengahi musyawarah yang terkesan alot tersebut, Camat Petarukan Tarjono, S.Ip. menegaskan jika masing-masing hanya mengeluarkan ego, maka tidak akan ketemu titik terang. Pihak kecamatan membuka lebar terkait penyelesaian pemasalahan.

“Silahkan datang dan duduk bersama dengan pewakilan masing-masin lewat wadahnya. Disini kan ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Isu ini sudah sampai keatas dan berbeda dengan kenyataan yang ada sekarang. Untuk itu, mari kita saling mengkaji apa maksud yang terkandung dalam surat Bapak Bupati tahun 2004 No.452.2/3910,” terang Tarjono.

Senada dengan ucapan Camat, Kapolres pemalang AKBP Dedi Wiratmo, SIK melalui Kabag Ops Kompol Arifin mengatakankan bahwa pihak kepolisian bertindak sesuai tupoksi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

“Dengan mengamankan jalannya musyawarah agar didapat hasil sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu pihak Polres memerintahkan kepada Kapolsek untuk mengikuti jalannya musyawarah ini,” ungkap Arifin. *TB(benx)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.