Digital Media Online

51 Perusahaan Langgar Aturan Pembayaran THR

0

infopantura menaker hanifINFOPANTURA.COM – JAKARTA -Sebanyak 51 perusahaan  dilaporkan telah melakukan pelanggaran aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Pemerintah menyiapkan sanksi  administratif dan sosial dengan mengumumkan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran.

“ Ada 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR. Kasus-kasus ini tentu akan tindaklanjuti  posko THR Kemnaker ini. Kita berharap kasus-kasus yang ada ini bisa diselesaikan dengan baik, “ kata Menteri Ketenagakerjaan  M Hanif Dhakiri seusai menggelar Halal bi Halal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (22/7).

Hanif mengatakan posko pemantauan THR ini ada di semua daerah, baik di Kabupaten/Kota, di Provinsi maupun di pusat.   Namun menurut data pengaduan kasus yang masuk ke Posko Pusat  Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kemnaker terdapat 51 perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR.

“ 4 (Empat) perusahaan di antaranya membayarkan THR tidak satu bulan gaji. Berarti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 38 perusahaan tidak membayarkan THR sama sekali. Kemudian ada 9 (Sembilan) perusahaan yang membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan, “ kata Hanif.

Selain pelanggaran berupa tidak membayarkan THR, kata Hanif,  ada juga perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan, semisal  jumlah THR tidak mencapai satu bulan gaji serta pemberian THR dengan diganti natura  yang berbentuk benda atau makanan-minuman yang melebihi jumlah 25 persen dari THR.

“Sebenarnya kalo dalam bentuk natura ini kan boleh, tapi tidak lebih dari 25 persen dan harus diserahkan bersamaan dengan THR yang berbentuk uang. Jadi kalo misalkan satu bulan gaji totalnya berapa, itu 25 persennya bisa berbentuk natura sisanya harus uang dan itu harus diserahkan bersamaan,” kata Hanif.

Berdasarkan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. No. PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN, memang sebagian THR dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puruh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima  dengan disetujui pekerja dan diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Lebih lanjut, Hanif membeberkan persoalan pembayaran THR terdapat di  12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Sektor-sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran THR meliputi perusahaan yang bergerak dalam sektor perkebunan, jasa, pertanian, otomotif, garmen, makanan-minuman, pertambangan, transportasi, kebersihan, media, IT dan perusahaan di bidang kertas.

Sanksi

Terkait dengan pemberian Sanksi bagi pelanggaran THR, Hanif mengatakan  akan memberikan sanksi yang sifatnya administratif dan sosial serta akan melakukan penundaan pelayanan perijinan di bidang ketenagakerjaan.

“Sanksi yang sifatnya sosial saya sudah minta Dirjen PHI PHI agar mengumumkan perusahaan-perusahaan yang tidak bayar THR. Kita anggap ini perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan terutama masalah THR, “Kata Hanif

“Selain itu kita surati instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan perusahaan agar perusahaan-perusahaan yang kita umumkan tidak membayarkan THR itu diberikan penundaan pelayanan. Itu yang bisa kita berikan karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur sanksi secara lebih kuat,“ kata Hanif

Pengumuman nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tersebut, akan dilakukan pada akhir dari proses penyelesaian masalah THR ini sampai 31 Juli nanti. Penundaan pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan pun akan diumumkan juga.

Seperti diketahui, Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat  Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima dan menangani  pengaduan yang melibatkan 374 perusahaan di seluruh Indonesia.

Namun  berdasarkan laporan sementara posko pemantauan THR tersebut , tercatat 51  perusahaan yang terkait langsung dengan pelanggaran pembayaran THR  dari berbagai daerah.

Sedangkan sebagian besar pengaduan lainnya yang masuk ke Posko THR  terkait pengaduan permasalahan ketenagakerjaan secara umum yaitu antara lain seperti soal besaran gaji, gaji tidak dibayar, pesangon, status pekerjaan, pembayaran jaminan sosial dan   masalah PHK.

“Setiap laporan terkait pengaduan THR dari masuk langsung ditangani oleh  para petugas posko dan Dinas Tenaga Kerja. Pokoknya kita upayakan semua permasalahan agar dapat diselesaikan  dengan segera, “ kata Hanif

Selain mengerahkan pengawas ketenagakerjaan ke berbagai daerah, kata Hanif dalam upaya untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR,  pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil oleh Kemnaker maupun Dinas-dinas Tenaga Kerja setempat lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

Lokasi Posko Pemantauan THR Kemnaker berada di Operation Room Dirtjen PHI dan Jamsos Lantai 8 Gedung A kantor Kemenaker Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Posko ini bisa dihubungi melalui telepon (021) 5255859, Fax : (021) 5252982 serta e-mail :pospemantauan.thr2015@gmail.com.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.