Digital Media Online

Irjen Kemendagri Apresiasi Keberanian Walikota Tegal

0

walkot tegal dijakartaINFOPANTURA.COM – JAKARTA –  Dra. Hj. Sastri Yunisarti, Inspektorat Khusus pada Inspekorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengapresiasi keberanian Walikota Tegal dalam menjatuhkan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tegal yang melanggar aturan displin.

“Perlu keberanian dari seorang kepala daerah untuk mengimplementasikan semua peraturan yang  telah dibuat. Sia-sia kalau aturan sudah dibuat tetapi tidak diimplementasikan,” ungkap Sastri di hadapan peserta Seminar Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Launching Buku Best Practice Jilid X Bertemakan Tindakan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah dan Pelaksanaan Inovasi di Pemerintahan Daerah, di Hotel Aston Rasuna – The Bridge Function Room Jalan Taman Rasuna Selatan, Kuningan Jakarta, Kamis (21/5).

Hadir Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno, Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, Plt. Asisten I Pemerintahan dan Administrasi Ir. Nur Efendi dan Kepala BKD Kota Tegal Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM. Saat itu Satri sedang memaparkan materi dengan judul “Prosedur dan Tata Cara Tindakan Hukum Paska Pemberlakukan UU No, 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Namun dalam melakukan penjatuhan hukuman, Sastri mengingatkan persyaratan yang mesti dipenuhi. Antara lain melaksanakannya sesuai standar operasional prosedur dengan melengkapi bukti-bukti pendukung.

Seminar ini diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), sehubungan dengan telah dikeluarkannya paket kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Acara yang dibuka oleh Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra.

Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha mengatakan apa yang diungkapkan Inspektorat Khusus Inspektur Jenderal  Kemendagri membenarkan apa yang sudah dilakukan Walikota Tegal. “Sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan bahwa Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, sudah secara benar melaksanakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 dan UU ASN No. 5 Tahun 2014,” ungkap Plt. Sekda yang akrab disapa Sintha.

Disebutkannya, langkah Walikota Tegal diapresiasi oleh Irjen Kemendagri karena tidak semua pejabat berani menjatuhkan disiplin meskipun stafnya benar-benar telah terbukti melakukan kesalahan. Ketidakberanian kepala daerah ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan terganggu dan pelayanan kepada masyarakat jadi tidak maksimal.

Selain itu, disebutkan Sintha, diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda didorong untuk melakukan inovasi, tetapi inovasi yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memperhatikan 3E yakni Ekonomis, Efisien dan Efektif. Selain itu, inovasi Pemda harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain akuntabilitas, transparansi dan lain sebagainya. Pemda juga diminta untuk memperhatikan beberapa hal dalam berinovasi. Antara lain perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sementara Irkar menambahkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam rangka menegakkan aturan disiplin PNS, Kementerian Dalam Negeri mendorong untuk terus dilakukan penegakkan aturan sesuai mekanisme yang berlaku. “Sehingga tercipta pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Kalau Indonesia ingin maju ya harus berani untuk melaksanakan dan menegakkan aturan yang telah dibuat,” ungkap Irkar.

Selain narasumber Dra. Hj. Sastri Yunisarti, ada tiga narasumber yakni Prof. Dr. Made Suwandi, Ph. D Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) memaparkan materi “Sistem Pengawasan, Penegakan dan Penindakan Hukum Aparatur, Koruspi di Kalangan Aparat Negara oleh Adnan Pandu Pradja Pimpinan Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) dan Implementasi Pemeriksaan Instansi  Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah oleh Mahendro Sumarjo, Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu sesi kedua ada pemaparan Program Pengelolaan sampah Menjadi Engergi Alternatif Kota Kendari oleh Walikota Kendari dan Program Penjaringan Usulan Pembangunan Kota Metro melalui kegiatan bedah APBD oleh Walikota Metro.[Yusuf]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.