Digital Media Online

Pemkab Tegal Menggelar Standar Akuntansi Pemerintahan Selama 3 Hari

0
Pj. Bupati Tegal Ir. Satriyo Hidayat Sampaikan Pengarahan pada Sosialisasi dan Bintek SAP.
Pj. Bupati Tegal Ir. Satriyo Hidayat Sampaikan Pengarahan pada Sosialisasi dan Bintek SAP.

INFOPANTURA.COM – Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas PPKAD menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimtek  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sosialisasi berlangsung 3 hari sejak Selasa-kamis (26-28/11/2013).

 Plt. Kepala Dinas PPKAD Kab Tegal Drs. Dadang Darusman, MM mengatakan, Kegiatan yang digelar di ruang rapat Dinas PPKAD Kabupaten Tegal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas Aparatur Pemeritah pada SKPD dan SKPKD dalam mengimplementasikan Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam menyusun dan melaporkan transaksi keuangan SKPD dan SKPKD sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

 “ Kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta untuk memahami SAP, sistem dan prosedur Akuntansi berbasis akrual, serta mampu mengimplementasikan SAP, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menyusun laporan keuangan SKPD dan SKPKD berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010’, jelasnya.

 Sementara itu, Pj. Bupati Tegal dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan untuk mpersiapkan SDM pengelola keuangan pada SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal guna menyongsong diberlakukannya akutansi berbasis akrual yang efektif mulai belaku pada tahun anggaran 2015 nanti.

Sosialisasi diikuti oleh diikuti oleh para Pengguna Anggaran/Kepala SKPD, PPK SKPD, Petugas Akuntansi/Penyusun Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan menghadirkan narasumber dari KSAP Jakarta Bapak Joni Affandi.

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan oleh Pj. Bupati bahwa sosialisasi ini sangatlah penting terutama bagi para pengelola keuangan di masing – masing SKPD. Untuk itu, PP No 71 Tahun 2010 kiranya patut dipandang sebagai salah satu instrumen pembinaan khususnya yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD.

 “Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan yang selama ini berbasis kas akan menjadi berbasis akrual pada 2014”, ungkap Satriyo.

Selanjutnya dikatakan Pj. Bupati, Implementasi SAP Berbasis Akrual ini, merupakan tantangan besar bagi Pemerintah, karena harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Apabila, SAP Berbasis Akrual diberlakukan, maka peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah. Demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM, juga harus ditingkatkan. Karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik, tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

 “Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual ini, saya berharap akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi, dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas,” Pungkasnya.(ahmad@infopantura.com)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.