Digital Media Online

Jangan Lagi Ada Pengerahan Massa Paksa Pemerintah

0 85
ilustrasi demo
ilustrasi demo

INFOPANTURA.COM-JAKARTA-Menyikapi perkembangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), seluruh pihak untuk tidak melakukan pengerahan massa untuk memaksa pemerintah. Hal itu karena akan menimbulkan kesan negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Demikian diungkapkan pakar hukum pidana Suhardi Somomoeljono. Menurutnya, seluruh pihak tidak lagi melakukan pengerahan massa. Karena terkesan masyarakat tidak percaya kepada negara dalam penegakan hukum.

“Jadi tidak perlu mengerahkan massa  untuk memaksa Pemerintah apalagi sampai bersikap anarkhis,” ungkapnya Suhardi dalam Forum Groub Discusion (FGD) yang diselenggarakan LBH Laksi baru-baru ini.

Suhardi mengatakan menurut berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok murni peristiwa pidana umum. Ia pun menghimbau agar semua pihak mematuhi proses hukum yang berlaku mulai dari penyidikan hingga sampai ketuk palu di pengadilan nanti.

Hal sama juga diungkapkan mantan Hakim Agung, Masyur Efendi. Dia mengatakan aksi pengerahan massa yang menurut kabar akan kembali dilakukan adalah perbuatan sia-sia.

“Sebab penggiringan opini publik dalam suatu perkara yang sedang berproses di pengadilan dapat menghasilkan putusan pengadilan yang sesat dengan demikian proses hukum (law enforcement) harus benar-benar dijaga nilai-nilai independensinya,”terangnya.

Menurut Effendi, hukum dalam pelaksanaannya (law in action) tidak dibenarkan dilakukan intervensi oleh siapapun sehingga hukum benar-benar mampu berdiri sebagai wasit yang adil itulah makna dari hukum sebagai panglima.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.