Digital Media Online

Pemkot Tegal Akan Terapkan Asistensi Kemen PANRB

0

IMG_0447

INFOPANTURA.COM-BANDUNG – Pemerintah Kota Tegal akan menerapkan sistem asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Langkah ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Tegal yang berkomitmen untuk melakukan perubahan dalan memperbaiki tata kelola pemerintah Kota Tegal.
Hal tersebut diungkapkan Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno usai menghadiri Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar, para deputi dan Staf Ahli di Kementerian PANRB di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung, Jumat (12/02/2016).
Penyerahan LHE AKIP yang merupakan putaran keempat dilaksanakan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan, Maluku dan Papua. Walikota Tegal yang akrab disapa Bunda Sitha hadir bersama Kepala Bappeda Kota Tegal Ir. Nur Effendi, MSi, Sekretaris BKD Kota Tegal Suharjo dan Plt. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal Mujiharti, SH, MH.
Disebutkan Walikota, meskipun tahun ini Kota Tegal masih mendapatkan predikat CC, namun tahun depan ditargetkan mendapat predikat A. “Kita akan perbaiki, target loncat dari CC ke A. Sesuai dengan pengarahan Menteri PANRB, bahwa Kota Tegal bisa lebih baik,” ungkap Walikota usai menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “CC” yang diserahkan langsung Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.
Untuk mengejar target tersebut, dikatakan Walikota, Pemerintah Kota Tegal akan meningkatkan upaya-upaya perbaikan di semua aspek. Selain itu, Pemkot Tegal akan melakukan asistensi yang diberikan oleh Kementerian PANRB.
Sementara Kepala Bappeda Kota Tegal Ir. Nur Effendi, MSi mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Pemkot Tegal untuk mengejar target antara lain memperbaiki pelaksanaan birokrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Kemudian asistensi dari Kementerian PANRB untuk mendapatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah. “Asistensinya dilihat bagaimana perencanaannya, sudah matang apa belum, bagaimana kinerja dan tolak ukurnya, pelaksanaan dan kinerjanya juga diperbaiki,” jelas Nur Effendi.
Kementerian PANRB telah melaksanakan asistensi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengatakan dalam sambutannya berkat asistensi, Provinsi Jawa Barat bisa terus meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja dan mengembangkannya kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang mendapatkan satu-satunya predikat A se-Indonesia dari sebelumnya Predikat CC, mengatakan asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB sangat penting. Hal itu ditujukan ahar sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan baik. “Asistensi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB akan membentuk sebuah pemahaman yang sama antara pemimpin dengan seluruh perangkatnya guna mempermudah implementasi akuntabilitas kinerja,” kata Kang Emil, panggilan akrab Walikota Bandung.
Meski demikian perjuangan Kang Emil terkendala mental birokrasi sehigga dibutuhkan upaya perubahan gaya kepemimpinan dengan langsung turun ke dapur. “Kuncinya political will, pemimpin harus turun ke dapur,” ungkap Kang Emil saat paparan Best Practise “Succes Story” Penerapan SAKIP.
Selain itu, dalam implementasi SAKIP, Kang Emil membuat perjanjian dengan seluruh SKPD untuk menunjukkan komitmen. Sehingga setiap SKPD akan berlomba untuk memperbaiki unit kerjanya karena sadar performanya akan dievaluasi berkala. Apalagi setelah dibangun Smart City, yang bisa mengontrol pemerintahan Kota Bandung.
Dalam kesempatan itu, Walikota Bandung menawarkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan sistem yang sudah dibangun oleh Kota Bandung dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebihh baik.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi berpesan kepada seluruh perwakilan kabupaten/kota agar tidak berpuas diri dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan mereplikasi dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja daerah yang sudah baik seperti Kota Bandung.
“Tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi, bagi daerah yang belum mendapatkan nilai baik, jangan berkecil hati. Instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas yang tinggi, sudah pasti kecenderungan tata kelolanya sudah lebih baik,” katanya.
Dikatakan Yuddy, dengan memperbaiki akkuntabilitas kinerja, maka akan memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia. Dengan menerapkan akuntabillitas kinerja bertujuan agar masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah melalui program dan kebijakannya, serta meningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.