Digital Media Online

Pemilu 2014 Masih Carut Marut

0

ayo pilihINFOPANTURA.COM – Semarang – Pemilu Legislatif 2014 yang digelar pada Rabu (9/4) lalu itu dinilai masih carut marut. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pelanggaran terutama praktek politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Ironisnya, pelanggaran tersebut dilakukan secara ternag-terangan bahkan dilegalkan.

Kordinator daerah Pemantau Pemilu Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jawa Tengah(KP2KKN) Jawa Tengah Rony Maryanto melalui keterangan tertulisnya mengatakan Pileg tahun ini sangat jauh dari harapan untuk mewujudkan pemilu legislatif 2014 yang berintegritas. Buktinya dari 22 hasil temuan pemantau KP2KKN 14 diantaranya merupakan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh caleg maupun tim pemenangan caleg.

“ Modus yang dilakukan antara lain bagi-bagi sejumlah uang, bantuan infrastruktur kepada masyarakat, bantuan seragam pada Karang Taruna, penjualan sembako sangat murah dibanding harga pasaran dan pelayanan kesehatan dalam bentuk khitanan gratis.Adapun 8 pelanggaran lainnya diantaranyaadalah penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, gedung dan anggaran APBDserta keterlibatan aparat pemerintah dalam hal ini kepala desa dan PNS,” katanya.

Diungkapkan Rony, temuan KP2KKN telah dilaporkan ke Panwascam maupun Panwas Kabupaten atau Kota namun penanganannya belum maksimal. Beberapa alasan panwas dalam menangani laporan temuan diantaranya kurangnya saksi yang mau menanda tangani berita acara pemeriksaan dan adanya kendala regulasi yang memperbolehkan kegiatan yang berindikasi politik uang tersebut.

“ Dalam penanganan pelanggaran pemilu khususnya politik uang terkesan sangatlah jauh dari semangat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Beberpa pelanggaran pemilu terkesan dibiarkan oleh bawaslu dan aparat penegak hukum hal ini disebabkan karena regulasi yang memang sengaja dibuat untuk melegalkan tindakan politik uang,” tegasnya.

Rony mencontohkan Pasal 20 yang menerangkan pasal 13 huruf g Peraturan KPU no 15 tahun 2013 yang berbunyi kampanye pemilu dapat dilakukan melalui kegiatan lain yang tidakmelanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan“ dimana kegiatannya lainnya diantaranyakegiatan sosial, seperti sumbangan masjid, pesantren dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga dalam bentuk hadiah, sumbangan dalam bentuk doorprice jalan santai, bazaar, penjualan sembako dengan harga sangat murah

Menurutnya, pasal ini bertentangan dengan Pasal 86 huruf j Undang Undang No 8 tahun 2012 tentang larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Politik uang yang dikemas dalam kegiatan tersebut diatas menurut Panwaslu kabupaten atau kota tidak dapat ditindaklanjuti karena diperbolehkan. “ Dengan adanya hal ini kami mengirimkan surat kepada KPU RI untuk mencabut dan tidak mencantumkan pasal tersebut dalam peraturan KPU tentang kampanye Pilpres mendatang,” terangnya.

KP2KKN juga menyayangkan putusan yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran Pidana pemilu di Jawa Tengah. Setidaknya ada 12 kasus pelanggaran pidana pemilu yang telah di tangani oleh aparat penegak hukum dan 8 diantaranya sudah di vonis. Namun dilihat dari vonis yang dijatuhkan sangatlah minimalis (2 bulan – 10 bulan percobaan) hal ini menimbulkan tidak adanya efek jera bagi pelakunya.

Seperti kasus yang Bupati Kabupaten Semarang Munjirin yang hanya dikenakan vonis percobaan 10 bulan dan denda 24 juta. Pihaknya menilai aparat penegak hukum terkesan tidak maksimal dalam menerapkan hukuman pada pelanggara tindak pidana pemilu ini. Tuntutan jaksa juga terasa sangat ringan dalam menjerat pelaku tindak pidana pelanggaran pemilu ini.

“ Dengan segala carut marut penanganan pelanggaran pemilu 2014 ini semoga menjadi refleksi bersama sehingga dalam Pilpres harapannya penyelenggra pemilu KPU dan Bawasludan Gakumdu Polisi, Jaksa & Hakim dapat melakukan pembenahan baik dalam regulasi maupun penanganan pelanggaran pidana pemilu tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Pileg 2014 lalu KP2KKN Jawa Tengah melakukan pemantauan di empat dapil di Jawa Tengah diantaranya Dapil 1 (Kota Semarang, Kab. Semarang & Kota Salatiga), Dapil 2 Kab. Demak, dapil 3 Kab. Grobogan, Dapil 9 (Kota Tegal dan kab. Tegal). (teguh@infopantura.com)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.