Digital Media Online

Hatta Minta Pengusaha Tak PHK Buruh

0 21

 Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa silaturahmi ke MTA pusat Solo

INFOPANTURA.COM – SOLO – Setelah kenaikan upah minimum regional (UMR) di setiap daerah ditetapkan. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada buruh. Pasalnya, PHK itu akan dapat mempengaruhi roda perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa kepada wartawan usai mengikuti Pengajian Akbar yang diselenggarakan pengurus Majlis Tafsir Alquran (MTA) di gedung pusat MTA Solo, Minggu (3/11).

“Perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik. Otomatis akan berimbas ke perekonomian kita. Jadi jangan sampai pengusaha melakukan PHK buruh. Karena akan mempengaruhi stabilitas perekonomian di Indonesia,” terang Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Besan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ini juga menambahkan, larangan PHK ini juga bertujuan untuk menjaga laju investasi perekonomian Indonesia. Pasalnya, saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami pertumbuhan positif.

Hatta mengatakan, dalam melakukan penetapan upah perlu adanya kesepakan antara buruh, pengusaha dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan.

“Penetapan upah juga harus mengacu terhadap kondisi perekonomian masing-masing daerah,” papar Hatta.

Seperti diberitakan di sejumlah media, selama dua pekan terakhir gelombang unjuk rasa yang dilakukan buruh menuntut penetapan UMR hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Menurutnya, gelombang unjuk rasa itu akan semakin memperburuk kondisi pendapatan dalam negeri.

Sehingga, lanjut Hatta, pihaknya menghimbau kepada seluruh pengusaha untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman masalah penetapan UMR terhadap pegawainya (buruh).

“Dampak terburuk lain dari unjuk rasa buruh itu adalah berpotensi menurunkan laju pertumbuhan investasi nasional pada tahun depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hatta menjelaskan setiap kepala daerah yakni walikota maupun bupati telah memiliki rujukan penetapan UMR untuk tahun 2014. Namun, untuk besaran UMR sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 9 harus seuai dengan rekomendasi dewan pengupahan.

“Besaran UMR sudah ditetapkan mulai per 1 Nopember 2013. Tapi sebagian daerah sudah menetapkan dan sebagian daerah ada yang belum,” jelas Hatta.[Zam]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.